PENGELOLAAN KAWASAN PPK BERBASIS PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT MISKIN DAN PENGHORMATAN TERHADAP KEARIFAN TRADISIONAL


Oleh :: Muhammad Alimuddin

LATAR AR BELAKANG

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan hasil nyata dari proses reformasi yang terjadi di Indonesia. Kebijakan tersebut membawa dampak yang sangat luas bagi tuntutan dan kebutuhan adanya perubahan di daerah. Kewenangan dan peranan yang luas kini telah dimiliki oleh daerah. Hampir semua potensi dan sumber daya yang ada dapat dikelola sendiri. Hal ini berkorelasi pada proses perencanaan dan implementasi pembangunan yang harus dikelola sendiri oleh daerah. Selain itu, era desentralisasi juga telah membawa pada arus tuntutan pelayanan dan kebijakan publik yang lebih baik di daerah.

Kondisi ini tentu saja harus dijawab dengan penyiapan segala perangkat di daerah. Para pihak yang berkepentingan dengan terwujudnya tata kelola pesisir dan laut tidak bisa lagi berpangku tangan. Pengelolaan pesisir dan laut merupakan sebuah jawaban yang harus dipersiapkan oleh semua pihak, baik lembaga eksekutif, legislatif, swasta maupun masyarakat umum. Peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi mutlak harus dimiliki oleh pelaku pengelolaan pesisir dan laut di daerah. Setiap kebijakan pengelolaan pesisir dan laut yang dijalankan sangat berhubungan erat dengan kepentingan masyarakatnya.

Oleh karena itu, pengelolaan pesisir juga harus inheren dengan peningkatan kapasitas masyarakat rentan sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan dan merupakan proses panjang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengelolaan pesisir dan laut harus bisa diwujudkan jika ditopang oleh kinerja dan layanan publik yang baik oleh pemerintah di daerah berdasarkan atas asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, berorientasi pada hasil, dan penegakkan aturan (hukum).

Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 memberi landasan bagi penyusunan undang-undang di sektor-sektor tertentu. Pasal 33 UUD 1945, menegaskan pentingnya kekuasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting untuk hajat hidup orang banyak. Selain itu, kewenangan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam harus digunakan untuk “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ini bermakna sebagai amanah bagi pemerintah daerah tentunya dalam melindungi, memelihara dan melestarikan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang berada di wilayah pesisir dan laut bagi semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat rentan.

Berbagai konvensi dan perjanjian internasional turut pula menegaskan tentang pentingnya hak-hak bagi masyarakat yang rentan terhadap pangan, dengan asas persamaan, keadilan, perlindungan hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dokumen-dokumen seperti Konvensi ECOSOB, CEDAW mengenai anti diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi Sipil dan Politik, Konvensi ILO, Konvensi Perlindungan terhadap Indigenous People dan Lingkungan Hidup, Konvensi tentang Hak Anak, Konvensi Ecosoc, menunjukkan bahwa keberpihakan kepada publik menjadi salah satu pertimbangan penting bukan hanya untuk perlindungan hak-hak warganegara, baik sebagai individu maupun kelompok, membangun tata pergaulan internasional yang lebih adil, maupun untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Deklarasi Majelis Umum PBB, khususnya tentang pembangunan dan penghapusan kemiskinan, menegaskan komitmen global tentang penghapusan kemiskinan. Millenium Development Goals (MDGs) memberi perhatian khusus pada beberapa hal, terutama “penghapusan kemiskinan”, “perlindungan lingkungan”, “hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab (clean government dan good governance)”, dan perlindungan kepada pihak-pihak yang rentan. Pasal 19 dalam bab tersebut bahkan telah memberikan kerangka waktu tentang kapan penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk itu harus dicapai.

Hal ini memberikan kewajiban bagi setiap negara dalam mengatur pesisir dan laut yang harus inheren dengan kebijakan pembangunan di sektor pengelolaan pesisir dan laut dengan masyarakatnya sebagai sasaran. Pada level daerah, prasyarat penting bagi kesinambungan pembangunan perlindungan hak-hak rakyat adalah melakukan pembenahan bagi pengelolaan pesisir dan laut.

Kabupaten Muna yang memiliki Perairan : seluas 5.625 Km2 dengan garis pantai 857 Km menyimpan potensi Kekayaan sumber daya yang apabila dikelola secara baik dan lestari niscaya akan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat (data DKP Kabupaten Muna). Kekayaan laut dan perairan Kabupaten Muna yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah ikan, kerang, mutiara, rumput laut, teripang dan lain sebagainya. Selain itu di sepanjang garis pantai Kabupaten Muna ada beberapa wilayah yang dapat dikembangkan sebagai areal pertambakan seperti di Kecamatan Kabangka, Kecamatan Parigi, Kecamaatan Maligano, kecamatan Wakorumba selatan dan kecamatan Lasalepa.

Potensi sumber daya perairan dan laut yang dimiliki Kabupaten Muna tersebut ternyata sampai saat ini belum termanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kemakmuran masyarakat Muna umumnya masyarakat pesisir khususnya. Menurut pandangan kami ada beberapa masalah yang ada saat ini sehingga mengapa kekayaan pesisir laut Kabupaten Muna belum dikelola dengan baik sehingga belum memberi kesejahteraan masyarakat.
Berangkat dari pemikiran di atas maka perlu adanya beberapa instrumen kebijakan yang mengatur dan menjadi dasar bagi kepastian hukum setiap orang (warganegara, masyarakat, pemerintah) tentang hak dan kewajiban mereka, mengisi kekosongan hukum yang ada dalam hal pengelolaan pesisir dan lautnya serta menjamin terlaksananya program yang menyentuh masyarakat miskin pesisir.

Oleh karenanya, Penulis  melalui berbagai kegiatan da Survey yang telah dilakukan mencoba memberikan masukan pemikiran sebagai pengkayaan terhadap komitmen dan tanggung jawab yang menjadi visi dan misi dari pemerintah kabupaten.

B. Permasalahan

1. Kebijakan Yang Tidak Pro Rakyat Miskin Dan Tidak Pro Gender

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Muna di sektor pesisir laut dan pulau-pulau kecil selama ini belum berpihak pada masyarakat miskin dan masih mengesampingkan peran perempuan. Anggaran dari APBD yang dialokasikan pada SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan sebagian besar (70 %) diarahkan untuk biaya operasional. Sedangkan sebagian kecilnya lagi diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur yang secara umum tidak berkontribusi bagi peningkatan kemakmuran masyarakat pesisir.

Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa bantuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas alat tangkap dan pengembangan budidaya seperti budidaya rumput laut, teripang dan lain sebagainya boleh dikatakan hampir tidak ada.

Hal yang paling mendasar dari arah pembangunan sektor pesisir di kabupaten Muna adalah masih mendiskriminasikan peran dan tidak memprioritaskan perempuan dalam kepemilikan sumber daya, akses atas penghidupan dan pendidikan yang layak bagi perempuan. Padahal 50% dari kerja-kerja nelayan dilakukan oleh perempuan. Bahkan jumlah jam kerja perempuan nelayan mencapai 17 jam perhari. Mereka melakukan kerja-kerja pengumpulan ikan, mengambil kerang, bahkan tak jarang perempuan nelayan menjadi manager kapal dan menjual hasil tangkap kepasar.

2. Pembangunan Berorientasi Di Perkotaan

Paradigma pembangunan dikabupaten Muna masih berorientasi pembangunan infrastruktur dan berpusat di kota. Sejak tahun 2003 – 2008 lebih dari 138 miliar dana APBD hanya diperuntukan bagi reklamasi pantai. Model pembangunan seperti ini merupakan eksploitasi wilayah pesisir untuk pembangunan kota pantai, Akibatnya, yang didapat bukannya meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, tapi justeru degradasi ekosistem pesisir yang pada akhirnya semakin memiskinkan masyarakat yang memang sudah miskin.
Kekayaan sumber daya pesisir dan laut yang dimiliki Kabupaten Muna belum menarik perhatian pemerintah untuk dikembangkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD. Sehingga upaya pemanfaatan sumber daya tersebut belum menjadi prioritas. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya alokasi anggaran disektor perikanan dan kelautan.

Kurangnya perhatian pemerintah disektor kelautan dan pesisir tersebut menyebabkan potensi pesisir dan laut yang dimiliki Kabuoaten Muna belum terkelola secara optimal. Dipihak lain masyarakat miskin yang mengharapkan sentuhan dari pemerintah dalam mengembangkan usaha terabaikan. Model pembangunan seperti ini menyebabkan mereka kesulitan untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Fakta yang kami temukan dilapangan banyak desa-desa pesisir di kabupaten muna masih terisolasi. Faktor utama keterisolasian mereka adalah tidak adanya akses jalan darat yang menghubungkan mereka dengan desa-desa tetangganya. Padahal jarak desa mereka dengan desa tetangga tidak lebih dari 5 KM. Akbiat dari tidak adanya akses jalan tersebut, masyarakat nelayan didesa pesisir kesulitan untuk memasarkan hasil tangkap dan budidaya mereka.

Selain keterisolasian, masalah lain yang dihadapi masyarakat miski yang mendiami pesisir kabupaten Muna adalah tidak tersedianya pasar untuk memasarkan hasil tangkap dan budidaya mereka. Akibat tidak tersedianya pasar tersebut mereka terpaksa berhubungan dengan para tengkulak untuk menjual hasil tangkap dan budidaya yang dihasilkan.

3. Kebijakan Yang Tidak Partisipatif

Selain arah pembangunan Kabupaten Muna yang tidak berorientasi pada pengembangan usaha disektor pesisir dan kelautan, juga perencanaan pembangunan selama ini juga tidak partisipatif. Dalam Penetapan arah pembangun sektor kelautan termasuk menetapkan peraturan mengenai kelautan, masyarakat pesisir tidak pernah dilibatkan. Padahal untuk yang mengetahui apa yang menjadi permasalahan serta apa yang dibutuhkan masyarakat sendiri yang lebih banyak mengetahuinya.

Karena masyarakat yang lebih banyak tahu dengan berbagai masalah dan kebutuhan mereka, maka sudah seharusnya setiap kebijakan pembangunan serta aturan yang berhubungan dengan masyarakat pesisir, masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, implementasi dan pengawasannya. Model kebijakan partisipatif, selain terbukti telah berhasil dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, juga dapat mengurangi aksi penyelewengan dalam pelaksanaanya.

4. Terdegradasinya Kearifan Trdisional

Sebagai mana lazimnya masyarakat Indonesia, masyarakat yang mendiami pesisir Kabupaten Muna juga memiliki kearifan tersendiri dalam memanafaatkan dan melestarikan wilayah kelolanya. Secara tradisional masyarakat pesisir melakukan berbagai aktifitas penangkapan ikan dan budidaya disekitar tempat tinggal mereka, atau ditempat lain. Untuk melestarikan wilayah pesisir yang merupakan sumber penghidupan mereka, masyarakat pesisir melakukan zonasi wilayah laut dan pesisir secara tradisional. Zonasi ini bukan bermaksud untuk penguasaan secara ekslusif terhadap wilayah pesisir sebagai mana yang diatur dalam pasa 16 UU PWP-PPK tetapi bertujuan untuk melindungi wilayah tertentu dari kerusakan dan pengrusakan akibat eksploitasi yang berlebihan. Walaupun zonasi itu tidak tertulis dan yang melakukan pelanggaran tidak mendapatkan sanksi secara fisik, namun kesepakatan itu tetap dipatuhi masyarakat.

Penguasaan secara ekslusif terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selain membatasi ruang gerak nelayan tradisional dalam aktifitasnya, juga akan menggusur kearifan tradisional masyarakat pesisir dalam mengelola dan melestarikan ekosistem pasisir dan laut.

5. Penegakan Hukum

Praktek penangkapan ikan secarara ilegal ( illegal fishing ), dengan penggunaan alat-alat tangkap ilegal dan berbahaya bagi keberlanjutan ekologi dan ekonomi masyarakat, masih sering dilakukan di perairan dan pesisir Kabupaten Muna. Alasan yang sering digunakan mereka yang melakukan adalah desakan kebutuhan hidup serta kemiskinan, serta kurangnya pemahaman kelestarian lingkungan.

Apapun alasanya praktek-praktek penangkapan ikan secara ilegal merupakan pelanggaran hukum, maka ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum sangat berperan dalam menghentikannya. Namun dalam proses penegakan hukum ini juga harusnya diikuti dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada proses ini pemerintah dapat berperan ganda yaitu selain menegakan hukum dengan memberikan efek jera, juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian modal dan pelatihan. Tujuan dari proses ini adalah lestarinya ekosostem laut dan terbebasnya masyarakat dari masalah utamanya yaitu kemiskinan.

Selain penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengamankan kekayaan perairan dari tindakan yang merusak ekosistem. Sayangnya maslaha pengawasan ini belum menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten Muna. Ironisnya, ditengah banyaknya tindak kejahatan dan praktek ilegal dalam melakukan penangkapan ikan, Pemerintah Kabupaten Muna justru meniadakan alokasi anggaran bagi pengawasan. Ini adalah meru-pakan wujud bahwa arah kebijakan Kabjupaten Muna belum mengarah pada pemanfaatan potensi perairan dan pantai.

6. Kemiskinan

Sekitar 60% masyarakat pesisir di Kabupaten Muna masih tergolong miskin. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan besarnya potensi sumber daya pesisir yang ada. Faktor utama penyebab kemiskinan masyaraakaat pesisir adalah diakibatkan oleh sulitnya akses untuk mendapatkan modal bagi pengembangan usaha dan kurangnya kapasitas sumberdaya manusia mereka. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna pada sektor perikanan dan kelautan belum mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan modal usaha. Bantuan modal yang diakses masyarakat pesisir pada umumnya datang dari LSM. Namun bantuan permodalan dari LSM tersebut belum mampu menyentuh semua masyarakat miskin diwilayah pesisir. Selain itu jumlahnya juga sangat terbatas sehingga secara umum bantuan tersebut tidak mampu memperbaiki perekonomian masyarakat pesisir.

Selain kurangnya bantuan modal dari Pemerintah, masyarakat pesisir juga sulit mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal seperti bank dan koperasi. Untuk mengakses modal dari lembaga – lembaga keuangan formal dibutuhkan agunan berupa barang berharga. Sedangkan masyarakat pesisir yang miskin tidak memiliki barang yang dapat menjadi agunan dilembaga keuangan formal tersebut. Jadi untuk mendapatkan modal mereka harus berhubungan dengan rentenir. Akibatnya bukannya permasalahan mereka dapat terpecahkan tetapi justru mereka terbelit utang yang menjadikan mereka semakin miskin.
Kemiskinan yang melanda masyarakat yang mendiami pesisir Kabupaten Muna tersebut menyebabkan mereka kesulitan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas alat tangkap serta pengembangan budidaya mereka. Hal inilah kemudian yang menyebabkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut tidak maksimal.

7. Lemahnya SDM Masyarakat Pesisir.

Lemahnya Sumeber daya manusia merupakan akar masalah utama yang dihadapi masyarakat desa-desa pesisir di Kabupaten Muna. Data Statistik yang dikeluarkan BPS Kabupaten Muna tahun 2003 mengungkapkan 70% masyarakat yang mendiami desa-desa pesisir di kabupaten Muna masih memiliki tingkat pendidikan Sekolah menengah Pertama kebawah. Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan kurangnya pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan profesi mereka sebagai nelayan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan dirinya. Kurangnya pengetahuan inilah yang menyebabkan mereka sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Muna melalui SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan belum berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir. Hal ini dapat dilihat dari Rencana strategis Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2003 – 2008 yang tidak memasukan rencana – rencana pelatihan bagi masyarakat pesisir yang berkaitan dengan sumber mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat pesisir tidak mampu memanfaatkan potensi pesisir dan laut disekitarnya secara maksimal. Akibatnya mereka tetap terbelenggu dalam kemiskinan.

8. Review Tata Ruang & Renstra Kawasan Pesisir dan Laut
HP3 baru dapat diberikan setelah Perda yang mengatur empat level perencanaan telah ditetapkan. Untuk menyusun Perda tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini, Pemda wajib membentuk Komite Representasi Masyarakat sebagai prasyarat penyusunan perencanaan. Komite ini akan terdiri atas unsur masyarakat adat/lokal termasuk nelayan, akademisi, pengusaha daerah, dan LSM. Struktur keanggotaan Komite yang demikian ini diharapkan mampu menjaga kepentingan masyarakat adat/lokal.

Derajat keterlibatan Komite dalam proses penyusunan Perda juga diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penyusunan Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi. Dalam proses penyusunan Renstra, misalnya, keterlibatan Komite hanya bersifat informatif dan konsultatif. Akan tetapi, pada proses penyusunan rencana-rencana yang lebih operasional keterlibatannya dapat berupa inisiasi penyusunan rencana. Proses penyusunan Perda yang demokratis memperkecil peluang HP3 di monopoli para pengusaha dan menggusur nelayan. Bahwa perlu adanya pola kemitraan yang sinergis dalam pengelolaan pesisir yang diatur dalam Perda. Perda tersebut nantinya diharapkan akan memberikan prioritas HP3 kepada masyarakat adat termasuk nelayan untuk sama-sama melakukan proses perencanaan.

C. Sasaran-sasaran Program

Berdasarkan fakta dan realitas kondisi pesisir laut dan pulau-pulau kecil dan kondisi masyarakat pesisir di Kabupaten Muna maka kami menelorkan rekomendasi sekaligus sebagai posisi JPKP Buton dalam menyikapi kondisi yang ada yaitu :

1. Sosial Ekonomi

a. Inovasi dan diversifikasi fungsi pesisir

1. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penataan dan pengembangan pantai yang memiliki potensi untuk menjadikan obyek wisata, misal : Oempu, Lakarinta, Pulau Munante dan lain lain.

2. Penghentian praktek penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat menyebabkan terjadinya perusakan ekosistem laut. (data kasus).

3. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terumbu karang. (Komisi Pengelolaan Pesisir dan Laut).

4. Peningkatan dan pengembangan Kualitas SDM masyarakat pesisir.

5. Penyelenggaraan pelatihan–pelatihan pengenbangan usaha berupa budi daya,Rumput laut, teripang, keramba apung dll, penanganan pasca panen, penanggulangan hama, dan teknologi tepat guna.

6. Usaha-usaha produktif yang lebih menjamin ke arah diversifikasi usaha non sektor perikanan. Seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas nelayan membuat sentra-sentra industri kecil dengan teknologi tepat guna. (pengasapan ikan, pengasinan ikan, ikan pindang, tepung ikan, ikan presto).
.
b. Konflik pengelolaan

1. Peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah dimana masyarakat harus terlibat dalam menentukan batas-batas wilayah pemanfaatan masing-masing komunitas terutama bagi wilayah yang akan digunakan untuk budidaya.
2. Perlu segera di buat perdes tentang pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir di masing-masing desa pesisir di Kabupaten Muna.

c. Kemiskinan, keadilan dan gender serta aksesibilitas ekonomi

1. Bantuan modal usaha bagi masyarakat pesisir dari pemerintah, dibentuk lembaga kredit mikro..

2. Perluasan akses bagi kelompok perempuan dalam penyaluran kredit mikro.

3. Pemberian bantuan harus merata di setiap kecamatan dengan melihat potensi dan karakteristik wilayah masing-masing desa yang didukung oleh adanya perbankan nasional hingga ke wilayah kecamatan terkecil.

2. Penguatan Kelembagaan

A. Kelompok Pengawas Masyarakat :

1. Revitalisasi fungsi Kelompok Pengawas Masyarakat dengan melibatkan Lembaga Adat di setiap desa pesisir

2. Penguatan kelembagaan adat melalui perdes yang selanjutnya akan dikuatkan dengan perda

3. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi tentang peraturan dan perunda-undangan mengenai kelautan.

b. Pranata Hukum dan Penegakannya.

1. Perlu adanya penyuluhan hukum khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan laut pada masyarakat pesisir

2. Perlu adanya kepastian dan jaminan hukum terhadap masyarakat.

3. Mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan melibatkan masyarakat pesisir.

D. Penutup

Demikian Kertas Posisi ini disusun berdasarkan pada fakta dan analisa di lapangan melalui berbagai kegiatan input fakta dan analisa yang telah dilakukan oleh JPKP. Kertas posisi ini merupakan usulan, gagasan dan pengkayaan terhadap kerja-kerja positif yang telah dilakukan oleh JPKP. Melalui Kertas Posisi ini diharapkan Pemerintah Daerah mampu mendeterminasinya dalam bentuk program aksi yang terpadu, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan amanah dari UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Komentar Saya

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: