KAWIN MAWIN MENURUT ADAT MUNA


Perkawinan dalam masyarakat Muna sangat unik yang berbeda dengan Suku
Lainnya di Indonesia. Sistem perkawinan ini telah ada semenjak dahulu
kala sebelum masuknya agama Islam di Muna. Setelah datangnya Islam dan
diterimanya agama ini oleh seluruh rakyat Muna, sistem perkawinan yang
dahulunya tetap tidak berubah terutama yang berhubungan dengan masalah
mahar (mas kawin). Yang berubah hanyalah proses ijab kabul-nya saja yang
mengikuti ajaran Islam sebagai perkawinan dalam Islam.

Pada suatu ketika salah seorang Cucu Raja La Ode Husein (La Ode
Husein bergelar Omputo Sangia) yang bernama Wa Ode Kadingke (Putri La
Ode Zainal Abidin yang menjadi Kapitalau Lasehao, mungkin semacam
Adipati di Jawa) menikah dengan orang Asing (Suku Bugis). Perkawinan
tersebut ditantang keras oleh Raja Muna yang saat itu bernama La Ode
Sumaili yang tidak lain adalah saudara sepupu Wa Ode Kadingke. Alasan
Raja menentang perkawinan tersebut adalah bertentangan dengan syariat
Islam. Akan tetapi Wa Ode Kadingke yang tidak lain adalah cucu Raja,
tidak menerima hal itu dan mengatakan kepada Raja La Ode Sumaili bahwa
perkawinan dalam Islam yang dilihat hanyalah pada sisi ketakwaannya
dalam arti seiman dalam Islam dan perkawinan tersebut tetap dilanjutkan
sebab Wa Ode Kadingke juga mendapat restu sekaligus dukungan dari Sultan
Buton.

Karena Raja menentang terus perkawinan tersebut, maka Wa Ode
Kadingke menyatakan bahwa La Ode Sumaili harus diperangi, yang pada
akhirnya perang tidak dapat dielakkan. Perang pun terjadi dan pasukan Wa
Ode Kadingke yang dibantu oleh pasukan bantuan dari Kesultanan Buton
mengalahkan La Ode Sumaili. Dari kekalahan ini, La Ode Sumaili ditangkap
dan diberi hukuman cambuk sampai mati sehinngga setelah wafat diberi
gelar Omputo Ni Sombo (Raja yang dihukum cambuk).

Dengan wafatnya Raja, maka Dewan Sara Muna (semacam DPR di negara
kita sekarang ini) memutuskan mengangkat Anak Wa Ode Kadingke dengan
Daeng Marewa yang bernama La Ode Saete menjadi Raja Muna namun karena
masih kecil (kanak-kanak) maka diputuskan bahwa yang memangka Jabatan
Raja sementara adalah Bonto Balano (Perdana Menteri) dan jika raja telah
dewasa, maka Jabatan raja secara otomatis akan diberikan kepada La Ode
Saete.

Raja La Ode Sumaili menentang perkawinan karena menurutnya
bertentangan dengan syariat Islam, padahal sebenarnya Raja tahu bahwa
jika telah seiman sebenarnya perkawinan tetap dapat dilangsukan. Namun
banyak kalangan menduga bahwa pertentangan antara Raja La Ode Sumaili
dengan Wa Ode Kadingke adalah masalah adat saja sebab kemungkinan saat
itu adat perkawinan dalam masyarakat muna belum mengatur perkawinan
dengan suku asing.

Walaupun penulis tidak tahu secara pasti, akan tetapi menurut cerita
orang tua, Dewan Sara mengadakan sidang adat muna di mana ketetapan
tersebut berlaku hingga sekarang.

Dalam masyarakat Muna mengenal juga sistem stratifikasi sosial
sebagai mana dalam Agama Hindu. Sistem Stratifikasi tersebut ditetapkan
pada masa Raja Sugi Manuru (Raja Muna VI ayah dari La Kila Ponto yang
pernah menjadi Raja Konawe, lalu Raja Muna dan menjadi Sultan Buton).
Raja Sugi Manuru adalah sang raja besar yang sering melakukan perjalanan
ke kerajaan-kerajaan tetangga misalnya Buton, Konawe, bahkan sampai ke
Ternate. Dalam kunjungannya ke Ternate, Raja Sugi Manuru kawin dengan
putri Raja ternate dan hasil perkawinanya ini dkaruniahi seorang putri
yang bernama Welanda. Kemungkinan Raja Ternate saat itu adalah Ayah Raja
Hairun sebelum masuk Islam.

Begitu banyaknya keturunan raja, maka Raja Sugi Manuru mulai membagi keturunannya menjadi 4 golongan, yaitu:

  1. Golongan pemerintah atau yang menguasai pemerintahan
    diberi nama Golongan Kaomu. Golongan adalah mereka yang berhak menjadi
    Raja, Kapitalau (semacam Adipati di Jawa) atau jabatan lainnya yang
    menyangkut eksekutif.
  2. Golongan adat yang diberi nama Golongan
    Walaka (Biasanya juga dinamakan golongan Sara). Golongan ini adalah
    mereka yang berhak menjadi Perdana menteri, mengatur adat, menetapkan
    hukum bersama Raja, memilih dan mengangkat raja bahkan berhak mencopot
    raja dari jabatannya jika dianggap melanggar hukum negara dan adat serta
    agama. Saat itu Raja bukan Jabatan turun-temurun tetapi dipilih oleh
    Dewan Sara (secaman DPR). Begitu juga di Kesultanan Buton raja dipilih
    oleh Dewan Sara Buton.
  3. Golongan yang menguasai perdagangan, diberi nama golongan Anangkolaki.
  4. Golongan yang keempat adalah golongan Maradika

Penggolongan ini tatap berlangsung walaupun setelah datangnya agama Islam bahkan sampai sekarang ini.

Penulis berhasil mengumpulkan dari berbagai sumber lisan yakni para
orang tua bahwa sistem/adat dalam perkawinan masyarakat muna terutama
mengenai maharnya adalah sebagai berikut:

  1. Jika golongan Kaomu (La Ode) menikahi golongan Kaomu (Wa
    Ode) atau golongan di bawahnya, maharnya senilai 20 Boka (Saat ini 1
    Boka senilai Rp 24.000,-).
  2. Jika golongan Walaka menikahi
    Golongan Kaomu, maka maharnya senilai 35 Boka. Akan tetapi jika menikahi
    golongan Walaka juga, maharnya adalah 10 Boka 10 Suku (1 Suku senilai
    0,25 boka, jadi 10 boka 10 suku sekitar 12,5 boka). Akan tetapi jika
    golongan Sara-Kaomu maharnya adalah 15 Boka. Golongan sara kaomu
    (Perempuan Sara-Kaomu) artinya Ayahnya Golongan Walaka dan Ibunya
    Golongan Kaomu.
  3. Jila golongan Anangkolaki menikahi golongan
    Kaomu, maka maharnya adalah 75 boka. Jika menikahi golongan Walaka,
    maharnya adalah 35 Boka. Akan tetapi jika menikahi golongan anangkolaki
    juga atau di bawahnya, maharnya adalah 7 boka 2 suku (atau 7,5 boka).
  4. Jika
    golongan Maradika menikahi golongan Kaomu maharnya adalah 2 x 75 Boka,
    jika menikahi golongan Walaka maharnya adalah 75 bola, jika menikahi
    golongan Anangkolaki maharnya 7 boka 2 suku (7,5 boka)

Selaian keempat golongan di atas, dalam adat muna juga mengatur
perkawinan antara orang asing dengan orang muna, yakni sebagai berikut:

  1. Jika orang asing menikahi golongan Kaomu maka maharnya
    adalah 130 boka. Keturunannya sebagai Golongan Kaomu, dan jika seorang
    laki-laki berhak dipilih menjadi Raja begitu pula di Buton.
  2. Jika orang asing menikahi golongan Walaka maka maharnya adalah 80 boka. Keturunannya sebagai golongan Walaka.
  3. Jika
    orang asing menikahi golongan Anangkolaki atau Maradika, penulis belum
    mendapatkan informasinya akan tetapi di bawah 80 boka.

Yang dikatakan orang asing adalah suku-suku lain di Indonesia atau
negara asing kecuali Suku Buton (untuk suku buton sistem adatnya sama
dengan muna maka Buton tidak dianggap sebagai suku asing).

Prosesi adat biasanya dilangsungkan sebelum Ijab-Kabul, sebab jika
prosesi adat belum dapat dilakukan atau belum mendapat titik temu, maka
proses Ijab-Kabul belum dapat dilangsungkan. Dalam prosesi adat biasanya
dihadiri oleh toko-toko adat yang mengetahui silsilah keturunan baik si
Laki-laki maupun si Perempuan. Prosesnya secara transparan dan
demokratis.

Komentar Saya

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s